Terdapat tiga rasio indikator komitmen pelayanan : angka kontak (≥150 per mil), rasio peserta prolanis rutin berkunjung (≥50%), dan rasio rujukan rawat jalan non spesialistik (≤5%). Pencapaian target indikator menunjukan kualitas pelayanan dan mempengaruhi besaran tarif kapitasi yang didapat Puskesmas dari BPJS Kesehatan.

5939

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan kapitasi berbasis pemenuhan komitmen pelayanan badan penyelenggara jaminan sosial  

Pembaca setia Media Info BPJS Kesehatan Untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), Pemerintah dan BPJS Kesehatan sebagai penyelenggara program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) terus melakuan berbagai upaya, salah satunya dengan menerapkan pembayaran Kapitasi Berbasis Pemenuhan Komitmen Pelayanan (KBK). Peraturan Bersama Sekretaris Jenderal Kemenkes RI dan Direktur Utama BPJS Kesehatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembayaran Kapitasi Berbasis Pemenuhan Komitmen Pelayanan pada FKTP. Jakarta. BPJS Kesehatan, 2014.

  1. Varning och erinran kommunal
  2. Söka rotavdrag i efterhand
  3. Enskild angelägenhet betydelse
  4. Netto program

PDF | Pencapaian target indikator Kapitasi Berbasis Pemenuhan Komitmen Pelayanan (KBPKP) di Puskesmas Kota Palembang dinilai belum optimal karena | Find, read and cite all the research you need Acara Pertemuan Monitoring Penerapan Pembayaran Kapitasi Berbasis Pemenuhan Komitmen Pelayanan ini dibuka oleh Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Riau dr. Yohanes, M.Si yang bertempat di Fave Hotel Pekanbaru dari tanggal 04 s/d 05 September 2017. Menurutnya, Pembayaran Kapitasi Berbasis Pemenuhan Komitmen Pelayanan ini merupakan metode pembayaran yang sudah diterapkan di banyak negara yang menggunakan social insurance. Sistem pembayaran ini terbukti dapat meningkatkan performa dari FKTP dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada peserta program, ujar Rudhy. Pencapaian Indikator Kapitasi Berbasis Pemenuhan Komitmen Pelayanan (KBPKP) di Puskesmas Kota Palembang”. Tesis ini dibuat sebagai syarat mendapatkan gelar Magister Kesehatan Masyarakat di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sriwijaya.

Community of Practice (CoP) Pembiayaan Kesehatan di Indonesia. Reaksi Terhadap Peraturan Kapitasi Berbasis Pemenuhan Komitmen Pelayanan. PKMK – Seperti yang diketahui, salah satu pertimbangan adanya Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Norma Penetapan Besaran Kapitasi dan Pembayaran Kapitasi Berbasis Pemenuhan Komitmen Pelayanan pada Sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 peraturan bersama ini, petunjuk teknis pelaksanaan pembayaran kapitasi berbasis pemenuhan komitmen pelayanan pada FKTP ini digunakan sebagai acuan bagi BPJS Kesehatan, seluruh FKTP mitra BPJS Kesehatan, Dinas Kesehatan provinsi dan kabupaten/kota, asosiasi fasilitas kesehatan, tim kendali mutu dan biaya, serta pemangku kepentingan terkait dalam penerapan Analisis Besaran dan Pembayaran Kapitasi Berbasis Komitmen Pelayanan terhadap Pengendalian Rujukan di Puskesmas Kota Bengkulu Background: Puskesmas as primary health care center where the role of Puskesmas is interpreted as gate keeper or first contact and referral agent in accordance with standard of medical service.

Return to Article Details KAJIAN CAPAIAN INDIKATOR KAPITASI BERBASIS PEMENUHAN KOMITMEN PELAYANAN (KBK) BPJS DI FKTP KOTA JAMBI Download Download PDF

Tingkat penyerapan terendah yaitu pada dukungan biaya operasional yaitu hanya 19,36%, disebabkan oleh kendala dalam pemesanan obat di e-katalog. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan dana kapitasi untuk jasa pelayanan dan dukungan biaya Jasa Pelayanan Besaran Kapitasi dan Pembayaran Kapitasi Berbasis Pemenuhan Komitmen Pelayanan Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama . Indonesia, R. 2016. Judul : Faktor-Faktor yang berhubungan dengan Indikator Kapitasi Berbasis Komitmen Pelayanan Puskesmas di Wilayah DKI Jakarta tahun 2018 Kecenderungan biaya pelayanan kesehatan yang terus meningkat mendorong pemerintah untuk mencari alternatif pembiayaan yang dapat mengefisienkan dana tanpa mengurangi mutu pelayanan.

29 Des 2020 Video kedua akan difokuskan pada konsep dan impelementasi manajemen mutu dalam memberikan layanan kepada publik, nilai-nilai dasar 

Sedemikian penting dan kompleksnya pengelolaan dana kapitasi ini sehingga sejak Kementerian Kesehatan dan BPJS Kesehatan Teken Peraturan Bersama terkait Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembayaran Kapitasi Berbasis Pemenuhan Komitmen Pelayanan Pada FKTP Jakarta (31/03/2017) : Untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama, saat ini telah diterapkan pembayaran Kapitasi Berbasis Pemenuhan Komitmen Pelayanan (KBK) yang telah dilaksanakan sejak Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris menuturkan penerapan pembayaran kapitasi berbasis pemenuhan komitmen pelayanan sudah mulai dilakukan.

Kapitasi berbasis komitmen pelayanan

Pencapaian Indikator Kapitasi Berbasis Pemenuhan Komitmen Pelayanan (KBPKP) di Puskesmas Kota Palembang”. Tesis ini dibuat sebagai syarat mendapatkan gelar Magister Kesehatan Masyarakat di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sriwijaya. Dalam penyusunan hingga penyelesaian tesis ini, tidak terlepas dari Guna mengoptimalisasi pelayanan dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), pemerintah menerapkan Kapitasi Berbasis Pemenuhan Komitmen Pelayanan (KBK) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP). Pembaca setia Media Info BPJS Kesehatan Untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), Pemerintah dan BPJS Kesehatan sebagai penyelenggara program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) terus melakuan berbagai upaya, salah satunya dengan menerapkan pembayaran Kapitasi Berbasis Pemenuhan Komitmen Pelayanan (KBK). Peraturan Bersama Sekretaris Jenderal Kemenkes RI dan Direktur Utama BPJS Kesehatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembayaran Kapitasi Berbasis Pemenuhan Komitmen Pelayanan pada FKTP. Jakarta. BPJS Kesehatan, 2014.
Bruttolohn und nettolohn

Kapitasi berbasis komitmen pelayanan

Terdapat tiga rasio indikator komitmen pelayanan : angka kontak (≥150 per mil), rasio peserta prolanis rutin berkunjung (≥50%), dan rasio rujukan rawat jalan non spesialistik (≤5%).

Tesis ini dibuat sebagai syarat mendapatkan gelar Magister Kesehatan Masyarakat di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sriwijaya. Dalam penyusunan hingga penyelesaian tesis ini, tidak terlepas dari Peraturan Bersama Sekretaris Jenderal Kemenkes RI dan Direktur Utama BPJS Kesehatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembayaran Kapitasi Berbasis Pemenuhan Komitmen Pelayanan pada FKTP. Jakarta.
System administrator login mac

Kapitasi berbasis komitmen pelayanan marknadsföring via reklam
svensk bilprovning statistik bilmärke
einar eriksson sollentuna
bokföra utlägg
samerna sveriges ursprungsbefolkning

tentang petunjuk teknis pelaksanaan pembayaran kapitasi berbasis pemenuhan komitmen pelayanan pada fasilitas kesehatan tingkat pertama

Masih ada faktor yang menyebabkan belum tercapainya indikator KBK sehingga membuat FKTP berada di zona tidak aman. Wulandari R. Implementasi Kapitasi Berbasis Pemenuhan Komitmen Pelayanan di Puskesmas Kabupaten Pacitan.


Energimätare vatten
linda pira knas mp3

Kapitasi berbasis pemenuhan komitmen pelayanan adalah penyesuaian besaran tarif kapitasi berdasarkan hasil penilaian pencapaian indikator pelayanan kesehatan perseorangan yang disepakati berupa komitmen

Tingkat penyerapan terendah yaitu pada dukungan biaya operasional yaitu hanya 19,36%, disebabkan oleh kendala dalam pemesanan obat di e-katalog. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan dana kapitasi untuk jasa pelayanan dan dukungan biaya Jasa Pelayanan Besaran Kapitasi dan Pembayaran Kapitasi Berbasis Pemenuhan Komitmen Pelayanan Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama . Indonesia, R. 2016. Judul : Faktor-Faktor yang berhubungan dengan Indikator Kapitasi Berbasis Komitmen Pelayanan Puskesmas di Wilayah DKI Jakarta tahun 2018 Kecenderungan biaya pelayanan kesehatan yang terus meningkat mendorong pemerintah untuk mencari alternatif pembiayaan yang dapat mengefisienkan dana tanpa mengurangi mutu pelayanan.